//
you're reading...
BERITA

Data Tidak Akurat, Warga Desa Weepangali Minta Informasi ke Dinas Kesehatan Sumba Barat Daya

Persoalan ketidakakuratan data penerima program jaminan kesehatan tampaknya telah menjadi masalah umum. Termasuk yang dialami oleh warga Desa Weepangali Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi NTT. Berbekal pemahaman terhadap Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), warga desa yang diwakili Martha Karaka dan Kristina melayangkan surat permohonan informasi tentang data jumlah warga yang mendapatkan Kartu Jamkesmas tahun 2013 kepada Dinas Kesehatan setempat, Rabu, 23 Oktober lalu.

Ibu Martha (pemohon) dan  ibu Kristina, warga desa Weepangali (membelakangi lensa)  saat menanyakan informasi  tentang jamkesmas pada  Kadis Kesehatan-SBD, usai memasukkan surat permintaan informasi tanggal 23  Oktober  2013.

Ibu Martha (pemohon) dan ibu Kristina, warga desa Weepangali (membelakangi lensa) saat menanyakan informasi tentang jamkesmas pada Kadis Kesehatan-SBD, usai memasukkan surat permintaan informasi tanggal 23 Oktober 2013.

 

 

Selain itu, dalam surat permohonan yang sama Martha juga menyampaikan permintaan informasi tentang syarat dan kriteria mendapatkan Jamkesmas, prosedur atau tatacara untuk mendapatkannya, jenis layanan kesehatan yang ditanggung, dan alokasi  dana yang disediakan.

Surat permohonan disampaikan melalui sekreatriat Dinas Kesehatan, dan diterima oleh Kasubag Umum dan Keuangan  Margaretha K. Bili. Setelah permohonan dicatat pada buku register, pemohon bersama seorang warga didampingi Fasilitator Penguatan Masyarakat LSM PATTIRO dipersilakan menemui langsung Kepala Dinas Kesehatan  Drg Elisabeth Kaka.  Kepala Dinas merespons positif upaya warga tersebut.

Terkait permohonan informasi yang disampaikan, Kepala Dinas menyatakan bahwa data jumlah warga Desa Weepangali yang mendapatkan Jamkesmas tahun 2013, sudah didistribusikan ke Bidan di Puskesmas dalam bentuk dokumen/buku dan CD. Pemohon diminta dapat langsung mengaksesnya (mengcopy). Sedangkan terkait temuan adanya warga yang sudah meninggal namun  masih tercatat  sebagai penerima Jamkesmas, serta adanya warga desa tetangga yakni Desa Panego Ede yang tercatat dalam daftar penerima Jamkesmas Desa Weepangali, Kepala Dinas menyampaikan bahwa Dinas Kesehatan melalui  bidan desa sedang  melakukan validasi ulang data-data penerima Jamkesmas. Dia juga berharap para kader Posyandu membantu bidan desa untuk melakukan validasi data di lapangan.

Hasil validasi data ini akan menjadi basis data untuk pelayanan jaminan kesehatan di daerah melalui Badan Penyelenggaran Jaminan Kesehatan (BPJK), yang efektif akan dimulai per 1 Januari 2014.

Lebih lanjut, Kepala Dinas  menyampaikan bahwa  warga yang belum mendapatkan Jamkesmas  akan ditanggulangi melalui Jamkesda. Quota Jamkesda yang dialokasikan bagi warga tahun 2013 sebanyak 30.000 jiwa. Syarat yang harus dipenuhi warga adalah mengurus SKTM (Surat Keterangan Tidak mampu) dari Kepala Desa selanjutnya dilegalisir oleh Kepala Dinas Kesehatan. Dengan SKTM pasien dapat mengklaim untuk  mendapatkan layanan rawat inap di rumah sakit. Untuk memudahkan prosedur pengurusan SKTM (legalisir Dinas Kesehatan), dinas Kesehatan akan berkordinasi dengan Rumah Sakit Karitas untuk menempatkan stafnya  di Rumah Sakit Karitas . Langkah ini ditempuh Dinas Kesehatan, agar pasien segera mendapat pertolongan dari  pihak Rumah Sakit dengan lebih mendekatkan pelayanan SKTM pagi pasien.

Sekali lagi Kepala Dinas berharap agar kader Posyandu dan pemerintah desa bekerjasama untuk betul-betul melihat warga miskin di desa (sesuai kriteria lokal) menjadi prioritas untuk  mendapatkan Jamkesda.

Selain menanyakan informasi tentang Jamkesmas,  warga juga  menanyakan Poskesdes yang sudah dibangun tetapi tidak dimanfaatkan. Dalam penjelasanya, Kepala Dinas menyampaikan, pihaknya selalu melakukan  analisis kelayakan lokasi dilihat dari  kemudahan akses (keterjangkauan)  oleh warga. Lebih lanjut, Kepala Dinas menekankan pembangunan infrastruktur/sarana kesehatan perlu dipatutkan  dengan ketersediaan jumlah tenaga medis.  Oleh karenanya, sinkronisasi perencanaan antara stakeholder dan masyarakat dalam sektor kesehatan penting dilakukan melalui  forum  musyawarah perencanaan pembangunan.

Diskusi  yang berlangsung kurang lebih 90 menit ini kemudian diakhiri dengan permintaan pemohon agar Kepala Dinas bersedia membubuhkan tanda tangan dan cap dinas kesehatan pada arsip surat pemohon. 

About CATI PATTIRO

Program AIPD CATI - PATTIRO

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Twitter Updates

PENGUNJUNG

Flag Counter
%d bloggers like this: