//
you're reading...
LIPUTAN MEDIA

Gubernur Minta “e-Publik” tidak Lelet

Gubernur NTB sedang melakukan permintaan informasi secara online melalui sistem e-Public.

Gubernur NTB sedang melakukan permintaan informasi secara online melalui sistem e-Public.

Di sela peringatan Hari Perhubungan Nasional di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika NTB, kemarin, Gubernur NTB, TGB HM Zainul Majdi mencoba aplikasi Sistem Informasi Publik (SIP) milik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemprov NTB.

Aplikasi yang dikenal juga dengan sebutan e-Publik itu telah diluncurkan 17 September lalu, bersamaan dengan program NTB in My Hand. Aplikasi ini dihajatkan untuk mempermudah masyarakat mengakses informasi dari pemerintah merupakan kerjasama AIPD dan mitranya Pattiro.

Seperti halnya masyarakat, Gubernur mendaftar terlebih dahulu secara online yang lalu diproses sistem. Setelah permintaan diproses, muncul Daftar Informasi Publik (DIP) yang sudah ada di dalam bank data sistem.

Gubernur lalu memutuskan meminta dokumen Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Mirip seperti cara kerja mesin pencari di internet, dalam waktu tak terlalu lama, dokumen itu muncul. Gubernur lalu mengunduh dokumen itu.

Setelah membuktikan langsung proses permohonan informasi ini, Gubernur mengingatkan teknisi dan operator PPID terus menerus memantau akses aplikasi ini. Gubernur secara khusus mengingatkan agar proses pengunduhan data tidak berjalan terlalu lama. Selain itu, sistem juga harus mengantisipasi lonjakan permintaan secara bersamaan. “Jangan sampai terlalu lama dan lambat,” katanya.

Sistem aplikasi ini baru ditanam di empat PPID utama yakni DInas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan dan di Bappeda. Selain juga di PPID Utama di Dishubkominfo.

Rencananya, dalam perjalan waktu 99 hari ke depan, seluruh 45 SKPD lingkup pemprov, sudah akan menanam aplikasi ini dan dikelola oleh masing-masing PPID di setiap SKPD.

Kepala PPID Pemprov NTB Agung Hartono mengatakan, mereka yang akan mengakses informasi dalam sistem ini memang harus memaasukkan identitas terlebih dahulu. “Identitas memang harus jelas. Sebab, permohonan akan tercatat sebagai permohonan resmi oleh sistem ini untuk PPID,” katanya.

Pencatatan secara resmi itu dibutuhkan, terutama jika ada sengketa informasi di belakang hari antara pemohon dengan PPID. Sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik, PPID diwajibkan menyiapkan informasi yang diminta dalam waktu sepuluh hari. Dan jika belum mendapatkannya, PPID bisa mendapat perpanjangan selama tujuh hari kembali.

Sistem e-Publik ini bekerja seperti bank data. Data yang tersimpan did alamnya sudah dalam bentuk digital. Namun, jika informasi yang diminta pemohon belum tersedia dalam bank data, maka PPID akan mencarinya secara manual di SKPD yang terkait.

Data-data yang tersedia, akan terhubung secara online, data dapat diakses selama 24 jam. Aplikasi itu juga memungkinkan data dicari dengan cepat. Dan bahkan nyaris riil time.

Aplikasi ini juga memudahkan para pemohon dengan tidak harus datang ke kantor instansi yang memiliki data. Pemohon cukup masuk ke laman aplikasi milik PPID dengan memasukkan aplikasi permohonan.

Sumber: Lombok Post, edisi 24 September 2013

About CATI PATTIRO

Program AIPD CATI - PATTIRO

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Twitter Updates

PENGUNJUNG

Flag Counter
%d bloggers like this: