//
you're reading...
LIPUTAN MEDIA

FKPP Apresiasi Keterbukaan PPID Bappeda

Forum Komunikasi Pemuda Pesisr (FKPP) Bima mengapresiasi pelayanan dan keterbukaan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bima dalam merespons permintaan informasi publik yang diajukan forum tersebut.

Divisi Perencanaan Program FKPP Bima, Jufrin, S.Pd, mengatakan, Rabu lalu, forum mengajukan permohonan informasi publik berkaitan dengan Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) tahun 2012 dan KUA/PPAS Tahun 2013 kepada tiga SKPD, diantaranya Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU). Namun, yang baru merespon hanya Bappeda.

“Kami mengapresiasi respons yang ditunjukkan Bappeda, sudah melaksanakan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, walaupun dari dua jenis informasi yang kami ajukan baru DPR yang diberikan,” katanya di Bappeda, kemarin.

Menurut pria yang juga Koordinator Kampung Media Wadupa’a ini, sudah semestinya SKPD menunjukkan sikap transparan kepada masyarakat, terlebih selama ini dengan motto pemerintah maupun dasar hukum atau regulasi perumusan anggaran menekankan aspek transparansi dan tanggungjawab.

Katanya, KUA/PPAS dan DPR merupakan dokumen yang berhak diketahui masyarakat, bukan sebuah kitab suci mesti disembunyikan, terlebih anggaran Negara dan daerah juga bersumber dari rakyat. “Niat kami mengajukan dokumen juga positif. Kami ingin berpartisipasi dalam pembangunan daerah, dengan ikut mengontrol arah kebijakan anggaran maupun program pemerintah. Kami kira semakin banyak masukan dari masyarakat, maka implementasi good governance semakin bagus,” katanya.

Dia mengharapkan, ke depan pejabat pengelola informasi juga menyiapkan informasi lebih spesifik berkaitan dengan anggaran dan program pemerintah, dirinci berdasarkan Kecamatan.

“Walaupun dalam dokumen anggaran tidak dipilah-pilah, kami harapkan juga dirinci berdasarkan kecamatan kan bisa diolah, sehingga informasi yang disiapkan juga lebih terarah,” katanya.

Sekretaris FKPP Abdul Hamid, S.Pd, mengatakan, pemerintah di Bima bisa belajar dari beberapa pemerintah daerah lain yang sudah lebih awal mengimplementasikan UU KIP Nomor 14 tahun 2008.

“Pada beberapa daerah seperti di Sulawesi itu justru mendorong partisiapsi masyarakatnya agar menyampaikan kritik atau saran dengan komposisi anggarannya, karena memang jelas diatur dalam beberapa Undang-undang dan regulasi turunannya masyarakat berhak menyampaikan masukan kepada pemerintah, jangan tampik itu,” ingatnya.

Menurutnya, permintaan informasi publik harus dianggap sebagai hal positif, sebagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam mengawal pembangunan maupun bentuk partisipasi lain.

“Di Sulawesi masyarakat didorong oleh beberapa lembaga seperti Tifa dan ada beberapa warga yang memiliki inisiatif untuk melakukan audit sosial seperti program nasional. Hasilnya ternyata positif anggaran program lebih terarah, tepat sasaran, pemerintah di sana pun mengapresiasi masyarakat,” ujar staf Teknis dan Humas Panwaslu Kecamatan Soromandi ini.

Sumber: Harian Bima Ekspress, 14 September 2013

About CATI PATTIRO

Program AIPD CATI - PATTIRO

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Twitter Updates

PENGUNJUNG

Flag Counter
%d bloggers like this: