//
you're reading...
LIPUTAN MEDIA

Transparansi Harus Sampai Desa

Sebagai gerbang pelayanan publik yang adil dan transparan. Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dituntut agar dapat diterapkan hingga level terendah yakni di tingkat desa. Segala kebijakan yang terkait dengan penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) maupun PNPM harus dibuka selebar-lebarnya kepada warga.

“Pemerintah hingga di level terendah harus menyampaikan rencana dan penggunaan anggarannya. Itu menjadi hak dari warga untuk tahu,” kata Marianto, salah sati pemateri dalam diskusi tematik membahas pengalaman advokasi KIP di Kabupaten Lombok Utara (KLU), kemarin.

Marianto yang sehari-hari aktif sebagai Ketua Karang Taruna Desa Sokong, Kecamatan Tanjung melihat bahwa penggunaan anggaran PNPM di sejumlah desa di KLU kerap masih tertutup. Sejauh ini, warga hanya melihat realisasi program PNPM tersebut secara fisik. Ia berharap, ke depannya dipasang papan informasi khusus yang menyajikan data lengkap terkait rencana dan alokasi anggaran tersebut.

Bersamaan dengan itu, masyarakat pun diharapkan bisa pro aktif dalam menggali informasi publik yang menjadi haknya. Sebagaimana yang sudah diamanatkan dalam pasal 14 UU 39/1999 yang mengatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

“Isu layanan dan kebijakan pemerintah adalah salah satu bagian yang terpenting yang harus dikawal oleh setiap warga negara sebagai bentuk partisipasi aktif mendorong pelayanan publik yang berkeadilan dan non diskriminatif,” kata Marianto.

Hariatun, elemen pemuda di Desa Pemenang Timur melihat bahwa kurangnya pemahaman masyarakat kerap menjadi kendala dalam mengakses informasi publik. Banyak dari warga di tingkat desa yang masih pasif karena tidak memahami perihal anggaran. “Meski sudah diserahkan dokumen anggaran, banyak dari warga yang belum paham terkait cara membacanya. Sehingga, mereka pun cenderung acuh dan pasif,” kata Hariatun.

Sumber: Harian Lombok Post, 25 Juli 2013

Advertisements

About CATI PATTIRO

Program AIPD CATI - PATTIRO

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Twitter Updates

  • RT @KIPusat: Sidang sengketa informasi antara Pemohon Rayhan Dudayev terhadap Termohon @kemaritiman di skors 1 week ago
  • RT @KIPusat: Majelis Komisioner meminta Pemohon untuk melakukan pembuktian/dalil terhadap informasi yang menjadi pokok perkara @kemaritiman 1 week ago
  • RT @KIPusat: Majelis Komisioner meminta agar Termohon untuk membawa surat kuasa pada persidangan selanjutnya. 1 week ago
  • RT @KIPusat: dalam persidangan ini, legal standing Termohon belum dapat diterima, karena Termohon tidak membawa surat kuasa untuk hadir dlm… 1 week ago
  • RT @KIPusat: @kemaritiman hnya mmberikan jawabn dlm bentuk rekomendasi, Pemohon ingin memperoleh kajian secara komprehensif mngenai rklamas… 1 week ago

PENGUNJUNG

Flag Counter
%d bloggers like this: