//
you're reading...
BERITA

Resah Soal Akta dan Pungutan Sekolah, Kelompok Ibu-Ibu Manfaatkan UU KIP

Tahun ajaran baru masih dua bulan lagi. Namun para ibu di Desa Jagaraga Kabupaten Lombok Barat NTB sudah mulai resah, terutama mereka yang anaknya akan menamatkan pendidikannya di tingkat SD. Mereka waswas anak-anaknya tidak dapat melanjutkan ke jenjang SMP, karena kebanyakan dari anak mereka tidak memiliki akta kelahiran.

Menurut informasi yang beredar, akta kelahiran merupakan prasyarat bagi setiap anak yang hendak melanjutkan sekolah ke SMP. Bagaimana kisah para ibu menelusuri kejelasan informasi tersebut? Bagaimana juga mereka menelusuri kabar tentang pungutan bagi siswa baru? Berikut ini penuturan Fasilitator Penguatan Masyarakat Program CATI Lombok Barat Nurjanah.

Hari Minggu tanggal 7 April 2013 kemarin, saya ke desa Jagaraga terkait dengan kekhawatiran para ibu yang anaknya tidak bisa sekolah karena tidak memiliki akta kelahiran. Termasuk kekhawatiran akan banyaknya pungutan. Keluhan ini bukan hanya disampaikan oleh kelompok perempuan Setia Kawan di desa tersebut, melainkan juga hampir di semua community center (kelompok warga) yang saya fasilitasi, yaitu di desa Gerung Dasan Geres, Desa Gelogor, dan Babussalam.

Saya mencoba menganjurkan mereka untuk menanyakan langsung di salah satu sekolah yang ada di desa Jagaraga. Ibu Saidah, ketua kelompok perempuan Setia Kawan, kemudian mendatangi SD Negeri 04. Dari situ kemudian diketahui bahwa informasi soal akta memang benar. Pihak sekolah kemudian mengingatkan agar orangtua segera mengurus akta kelahiran anak-anak mereka. Selain soal akta, para ibu juga resah dengan banyaknya pungutan bagi siswa bari di SMP nantinya, yang harus mereka bayarkan.

Akhirnya, saya menfasilitasi diskusi tentang pentingnya Undang-Undang No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Saya ingatkan, bahwa dengan meminta informasi berdasarkan UU KIP, para ibu dapat memastikan apakah aturan tentang akta dan pungutan bagi siswa baru memang benar-benar aturan yang diberlakukan? Jika memang begitu aturannya, apakah kebijakan tersebut berasal dari pihak sekolah, Dinas Pendidikan atau dari Kementerian? Akhirnya kelompok bersepakat untuk melakukan permohonan informasi tentang hak tersebut ke Dinas Pendidikan Lombok Barat. Permohonan tersebut akan diajukan Selasa tanggal 9 April 2013.

Penting juga untuk diapresiasi adalah terbangunnya keswadayaan antara seluruh anggota kelompok untuk mengumpulkan iuran sebesar Rp 2.000 per individu. Rencananya uang tersebut akan digunakan untuk membuat spanduk pengaduan yang akan dipasang di posko kelompok agar persoalan ini juga dapat diketahui oleh perempuan yang lain, sehingga dapat menjadi sebuah gerakan bersama. Uang juga akan dimanfaatkan untuk biaya fotocopy dokumen apabila sudah didapatkan dari Dinas Pendidikan, untuk kemudian disebarkan kepada seluruh anggota. Jumlah uang yang terkumpul saat ini sebanyak Rp90.000 dari iuran 45 orang anggota.

About CATI PATTIRO

Program AIPD CATI - PATTIRO

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Twitter Updates

PENGUNJUNG

Flag Counter
%d bloggers like this: