//
you're reading...
BERITA

Diserahterimakan Dokumen Informasi Jamkesmas dari BPJK Kepada Kelompok Perempuan Kuripan

serat terima dokumen dari Petugas BPJK ke KPM-cc kuripan

Serahterima dokumen oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJK) Lombok Barat kepada Kelompok Perempuan Desa Kuripan setelah sebelumnya dilakukan permintaan informasi kepada Dinas Kesehatan,

Selain melakukan permintaan informasi kepada Puskesmas berkaitan dengan data Jamkesda di desanya, Kelompok Perempuan Kuripan Lombok Barat juga melakukan permintaan informasi kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Kelompok masyarakat ini ingin mengetahui bentuk layanan yang layak diterima oleh peserta Jamkesmas Pusat, Jamkesmas Daerah dan Jamkesmas Kabupaten, dan oleh warga yang menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Permohonan di atas berangkat dari hasil diskusi warga yang mengeluhkan tentang ketidakpastian jenis layanan kesehatan yang diperoleh pemegang Jamkesmas. Selama ini mereka hanya dapat mengakses layanan jenis pengobatan seputar batuk, pilek, dan sejenisnya. Sementara jika ada warga yang memerlukan layanan kesehatan berupa USG, rontgen dan penyakit yang membutuhkan penanganan spesialis hampir dipastikan selalu tidak diberikan rujukan. Begitu pula dengan layanan yang harus diterima warga apabila menggunakan SKTM.

cek dokumen yang diberikan BPJK oleh tim cc kuripan

Kelompok Perempuan Desa Kuripan tengah mengecek kelengkapan dokumen informasi tentang Jamkesmas yang diberikan oleh BPJK Lombok Barat.

Permintaan informasi yang diajukan pada tanggal 29 Februari 2013 itu kemudian direspon pada 17 Maret 2013 oleh Kepala Bidang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJK).Pada hari itu juga Kepala Bidang meminta kepada ketua kelompok untuk mengambil informasi yang diminta. Namun karena pada hari itu tengah diselenggarakan pemilihan kepala desa, maka dokumen baru bisa diambil keesokan harinya. Pada 18 Maret 2013 itulah kemudian dilakukan serahterima dokumen dari BPJK kepada Kelompok Perempuan.

Sosialisasi Perbup PPID
Upaya pendampingan kelompok warga dalam mengakses informasi ini juga dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi Peraturan Bupati tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkup dinas. Dalam proses permintaan informasi ke Dinas Kesehatan tersebut, Fasilitator Badan Publik program CATI sekaligus memberikan dokumen Perbup PPID. Dengan harapan, dokumen tersebut dapat menjadi daya dorong bagi dinas dalam melaksanakan keterbukaan informasi secara berkualitas kepada warga.

About CATI PATTIRO

Program AIPD CATI - PATTIRO

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Twitter Updates

PENGUNJUNG

Flag Counter
%d bloggers like this: