//
you're reading...
OPINI

Rumah ke 11 Irjen Djoko Susilo

Rumah ke 11 Irjen DjokoHari Selasa, 26 Pebruari 2013 Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menyita sebuah rumah mewah yang terletak di Jalan Raya Leuwinanggung No 69 RT 1 RW 8 Leuwinanggung, Tapos, Depok Jawa Barat. Ini adalah rumah ke 11 yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) milik Irjen Djoko Susilo tersangka korupsi pengadaan simulator SIM mengemudi Korp Lalu Lintas (Korlantas) Polri dan kasus dugaan pencucian uang yang tengah disidik KPK.

Dari kesebelas rumah yang telah disita KPK, dilihat dari lokasi, luas dan arsitekturnya jelas bukan rumah murahan. Rumah dengan bangunan megah di Tapos ini saja berdiri diatas tanah seluas hampir 2 hektar. Dengan harga NJOP tanah diwilayah tersebut yang Rp. 350.000-an per meter, dapat dihitung berapa harga tanah dan bangunan rumah itu. Rumah-rumah Irjen Djoko Susilo yang telah disita oleh KPK sebelumnya pun semuanya tergolong mewah dan berlokasi strategis sudah tentu harganya tidak murah. Andai pun akhirnya KPK tidak dapat menemukan rumah ke 12, 13 dan seterusnya yang dapat disita, sampai disini saja dapat ditaksir berapa kekayaan Irjen Djoko Susilo. Sebagai perwira tinggi bintang dua dengan gaji pokok  sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2003 dikisaran 2,5 – 4 juta ditambah berbagai tunjangan yang diterimanya tidak sampai 10 juta perbulan rasanya hampir mustahil Irjen Djoko Susilo memiliki kekayaan sedemikian besar.

Beberapa waktu lalu kita disajikan berbagai liputan media tentang rekening gendut perwira Polri.  Saat itu hampir semua media cetak menulis ini sebagai headline dan dari berbagai sudut pandang. Bahkan Sirkulasi Majalah TEMPO merasa perlu mencetak ulang edisi “Rekening Gendut Perwira Polisi” untuk menggantikan sekitar 30 ribu-an eksemplar majalah yang hilang di pasaran di kawasan Jakarta. Edisi dengan cover  bergambar seorang polisi tengah memegang seutas tali yang diikatkan pada tiga babi kecil berwarna merah muda diduga menjadi sebab habisnya majalah Tempo dari peredaran. Ada kabar yang menyatakan bahwa orang-orang mirip polisi yang tidak berpakaian  dinas yang memborong majalah Tempo (tempo.co, 26 Juni 2010). Wallahualam.

Polri telah membantah jika gendutnya rekening sejumlah perwiranya tersebut dikaitkan dengan tindak pidana dan pelanggaran hukum. Kabareskrim saat itu Komjen Pol Ito Sumardi bahkan membela koleganya dengan menyatakan bahwa mereka bukan penjahat. (Majalah Tempo edisi 18/39 Senin 28/66/2010).

Ujung dari berita seputar rekening gendut perwira Polri saat itu adalah dilaporkanya Polri oleh Indonesian Corruption Watch (ICW)  ke Komisi Informasi Pusat (KIP). Polri dilaporkan karena menolak memberikan  informasi hasil  pemeriksaan  dan klarifikasi Mabes Polri terhadap  kepemilikan sejumlah rekening mencurigakan paranya.  Melalui serangkain  sidang ajudikasi Majelis Komisi Informasi Pusat Tanggal 8 Pebruari 2012 secara jelas memerintahkan Termohon dalam hal ini Polri untuk memberikan informasi 17 nama pemilik rekening anggota Polri beserta besaran nilainya kepada Pemohon (ICW).  KIP menolak semua argumen yang diberikan pembela-pembela Polri. Sampai saat ini putusan KIP tidak dipatuhi Polri. Informasi rekening gendut yang diminta oleh ICW pun tidak pernah diberikan.

Kembali soal Irjen Djoko Susilo, kita tentu tidak pretensi bahwa ia adalah satu diantara perwira polisi yang memiliki rekening gendut yang dianggap bermasalah yang menghebohkan saat itu. Yang menjadi catatan adalah kaitan Irjen Djoko Susilo dengan putusan KIP. Andai saja Polri menjalankan putusan KIP dengan membuka hasil  pemeriksaan  dan  klarifikasi  terhadap  kepemilikan  sejumlah rekening mencurigakan para perwira Polri,  bisa jadi kasus Irjen Djoko Susilo tidak meledak  seperti saat ini.

Kasus korupsi simulator mengemudi Korlantas yang melibatkan Irjen Djoko Susilo merupakan tamparan terhadap institusi Polri. Kita masih ingat diawal-awal kasus ini mencuat, sejumlah perwira dan institusi Polri menyanyikan lagu yang sama, membela mati-matian Irjen Djoko Susilo. Mereka bahkan menghalang-halangi penyidik KPK saat hendak mengambil barang bukti di Markas Korlantas. Polri juga mengancam penarikan penyidik-penyidiknya di KPK. Puncaknya adalah peristiwa yang sangat memalukan terjadi saat puluhan anggota polisi mengepung kantor KPK dengan dalih hendak menjemput paksa penyidik KPK yang pernah bertugas di Bengkulu sebagai anggota Polri yang disangka tersangkut kasus hukum. Sebuah alasan yang kemudian hari diketahui dicari-cari. Saat ini setelah penyidik KPK bergerak dan berhasil menyita rumah-rumah mewah Irjen Djoko Susilo, Polri diam. Tidak ada lagi kengototan-kengototan pembelaan seperti ditunjukkan diawal kasus ini muncul.

Irjen Djoko Susilo bukan satu-satunya perwira yang dimiliki Polri. Saat ini ada  236 perwira tinggi  dan 12-an ribu perwira menengah di Polri. Tanpa bermaksud melakukan generalisasi dan hampir pasti tidak semua perwira Polri melakukan hal yang sama seperti Irjen Djoko Susilo, penting kiranya Polri meingkatkan citranya sebagai institusi penegak hukum yang handal dan dapat dipercaya. Membuka informasi rekening gendut adalah salah satu upaya untuk meraih kepercayaan publik.  Ini sekaligus menjadi preseden bagi Polri guna membangun institusi yang transparan dan akuntabel preventif terhadap tindak penyimpangan yang dilakukan anggotanya. Sudah menjadi cerita dan pemandangan umum jika beberapa oknum seorang anggota Polri memiliki rumah mewah, mobil mewah dan kemewahan lainnya yang sangat tidak sebanding dengan gajinya. Jangan ada kesan di institusi Polri banyak Djoko Susilo-Djoko Susilo yang lain. Pun jangan ada kesan Polri melindungi anggotanya demi semangat korp yang sempit.

Argumen-argumen tentang penolakan pelaksanaan putusan Komisi Informasi dengan menyatakan bahwa informasi rekening itu tidak dapat dipublikasikan – yang sebenarnya semua telah dimentahkan, hanya semakin menunjukkan bahwa Polri ketidakdewasaan Polri. Seandainya pun Polri benar telah melakukan penyelidikan terhadap perwiranya yang dianggap memiliki saldo rekening dengan jumlah yang mencurigakan, ada baiknya hasil penyelidikan ini dapat dipublikasikan ke publik sehingga menghilangkan kesan Polri menutup-nutupi ini.

Komisi Informasi memang tidak memiliki kewenangan kohersif.  Keputusan Komisi Informasi memang tidak bersifat final. Tapi dapat dipastikan bahwa pengabaian keputusan Komisi Informasi oleh Polri akan berdampak pada hukuman sosial. Publik selalu memiliki memori panjang untuk melupakan peristiwa-peristiwa yang dianggap janggal terkait penanganan kasus oleh Polri. Institusi Polri yang kredibel akan mengurangin munculnya Djoko-Djoko baru – salah satu lulusan terbaik Akpol angkatan 1984 yang pertama mendapat bintang satu yang akhirnya menjadi pesakitan KPK.

Budi Rahardjo

Program Manager Community Accsess to Information Pusat Telaah Informasi Regional (PATTIRO)

About CATI PATTIRO

Program AIPD CATI - PATTIRO

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Twitter Updates

PENGUNJUNG

Flag Counter
%d bloggers like this: